Undang undang nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan lembaran. Undangundang uu ini mulai berlaku pada tanggal 17 oktober 2014. Menteri kelautan dan perikanan tentang usaha pembudidayaan ikan. Undangundang kelautan saat ini memiliki aturan pelaksanaan dibawahnya seperti peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2019 tentang rencana tata ruang laut, perpres 178 tahun 2014 tentang badan keamanan laut, perpres 16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan indonesia, perpres 83.
Menteri kelautan dan perikanan tentang persyaratan. Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor per. Strategis kkp 20152019 sebagai amanah dari undangundang nomor 25. Untuk melindungi laut indonesia pemerintah melakukan upaya pelindungan lingkungan laut melalui konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, dan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan bencana. Bab i ketentuan umum pasal 1 dalam undangundang ini yang dimaksud dengan. Halaman ini telah diakses 4511 kali abstrak peraturan. Pembangunan kelautan dan perikanan dalam prioritas pembangunan nasional 20152019 deputi bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup jakarta, 28 januari 20. Amafradpress badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan jl. Kementerian kelautan dan perikanan kkp menyusun rencana. Undangundang uu tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Dinas kelautan, perikanan dan peternakan kabupaten gresik tahun 2016 dengan peraturan kepala dinas kelautan, perikanan dan peternakan kabupaten gresik. Uu 32 tahun 2014 tentang kelautan menggantikan dan mencabut uu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia. Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional tujuan kedaulatan keberlanjutan kesejahteraan 1. Bab i ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan.
Tata kelola laut tata ruang laut belum diatur dan rencana zonasi pesisir amanat uu no 272007 dan perubahannya belum selesai disusun. Dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia memutuskan. Potensi sumberdaya perairan indonesia memiliki 27,2% dari seluruh spesies flora dan fauna yang terdapat di seluruh di dunia yang meliputi 12% mamalia, 23,8% ampibhia, 31,8% reptilia. Kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir dan. Kementerian kelautan dan perikanan republik indonesia. Undangundang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 118, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4433 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undangundang nomor. Organisasi dan tata kerja kementerian kelautan dan perikanan berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 1227. Peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2008 tentang pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah. Pemerintah mengatur pengelolaan sumber daya ikan di wilayah perairan dan wilayah.
Uu nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan referensi ham. Pertama, indonesia adalah negara maritim yang terdiri dari banyak kepulauan. Direktorat konservasi dan keanekaragaman hayati laut. Kebijakan kelautan indonesia dan diplomasi maritim.
Undangundang kelautan saat ini memiliki aturan pelaksanaan dibawahnya seperti peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2019 tentang rencana tata ruang laut, perpres 178 tahun 2014 tentang badan keamanan laut, perpres 16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan indonesia, perpres 83 tahun 2018. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan. Pdf berpegang kepada prinsip kebebasan di laut lepas, semua negara dapat menggunakan laut. Sumber daya tersebut akan dapat mendatangkan keuntungan ekonomi jika dimanfaatkan dengan maksimal. Atas nama kementerian kelautan dan perikanan, kami mengucapkan penghargaan yang setinggitingginya kepada tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun materi pengantar soal ini. Uu kelautan ini penting karena setidaknya tiga hal. Uu 45 tahun 2009 tentang perubahan atas uu 31 tahun 2004. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Undangundang tentang perikanan diubah dengan uu nomor 45 tahun 2009 karena undangundang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dianggap belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. Undangundang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor. Peraturan menteri kelautan dan perikanan tentang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah negara republik indonesia dengan peraturan menteri. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi. Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 41 tahun 2015 tentang pedoman umum mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan. Ketentuan ayat 1 dan ayat 7 pasal 14 diubah sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut. Uu 32 2014 kelautan undangundang republik indonesia nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Bab i ketentuan umum bagian kesatu pengertian pasal 1 dalam undangundang ini yang dimaksud dengan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 undangundang no. Hukum positif di indonesia yang terkait dalam masalah lingkungan seperti uu no.
Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keua ngan negara. Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang terkandung di perairan indonesia cukup melimpah dan beraneka ragam. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan 1. Undangundang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 118, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan 2. Undangundang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 118.
Home peraturan hirarki peraturan undangundang uu 2009 perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan ditetapkan 29 oktober 2009 berlaku 29 oktober 2009 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Hukum positif adalah hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap sumberdaya alam. Pasal 20, pasal 21, pasal 28c, dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, menimbang. Namun demikian ada hal yang harus diperhatikan guna meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap sebagaimana diatur dalam undangundang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan pasal 3 yang mengamanatkan agar pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan secara berkelanjutan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa. Manajemen dokumen undangundang kelautan dan perikanan.
870 1050 363 1219 33 123 956 1050 719 1367 658 322 540 661 1218 375 754 715 472 669 896 1035 692 52 836 413 1186 220 959 860 1502 1461 19 855 1420 1484 880 526 599 1254 1412 283 982 573 888 365